Santri Geruduk Rumah Ridwan Kamil, Desak Pembukaan Kasus dan Pemecatan Atalia

Sejumlah santri menggelar aksi di depan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, Selasa sore, menuntut penjelasan dan keadilan atas pernyataan anggota DPR Atalia Praratya terkait penggunaan APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny. Massa menilai pernyataan tersebut merusak citra pesantren dan menuntut pemulihan hak serta langkah tegas dari partai dan pemerintah.

---

Aksi dan suasana di lokasi

Aksi dimulai sekitar pukul 15.25 WIB ketika ratusan peserta tiba dengan kendaraan dan melanjutkan long march menuju kediaman Ridwan Kamil. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta menyampaikan orasi yang menekankan pentingnya pesantren dalam sejarah peradaban nasional. Koordinator aksi menyatakan demonstrasi merupakan bentuk solidaritas terhadap Pondok Pesantren Al Khoziny yang menurut mereka sedang dipertaruhkan legitimasi dan citranya di mata publik.

Tuntutan utama: transparansi TWK dan pembelaan pesantren

Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadila, mengatakan aksi ini dipicu oleh pernyataan legislatif yang dinilai menciptakan opini negatif terhadap pesantren, termasuk tuduhan pelanggaran yang belum jelas dasar atau bukti hukumnya. Riki menilai klaim soal “pelanggaran berat” di tubuh pesantren memicu persepsi negatif di masyarakat dan menuntut agar mekanisme hukum dan administratif dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Pernyatannya sensitif bagi pesantren dan para santri. Sejarah peradaban bangsa Indonesia merupakan peradaban yang dijalankan pesantren,” ujar salah satu orator di lokasi.

Desakan pemecatan Atalia dan tuntutan politik

Selain menuntut klarifikasi, massa meminta Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mencopot Atalia Praratya dari jabatan anggota DPR RI. Koordinator aksi berargumen pernyataan Atalia telah menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta konstitusi, sehingga diperlukan tindakan politis untuk meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik.

Pernyataan Atalia: kaji ulang penggunaan APBN

Atalia sebelumnya mempertegas sikapnya yang meminta kajian ulang terhadap penggunaan dana APBN untuk perbaikan pondok pesantren tersebut. Ia menyatakan mekanisme penggunaan anggaran negara harus jelas, adil, dan tidak memicu kecemburuan sosial, sambil memastikan proses hukum berjalan.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia kepada wartawan pada Jumat (10/10).

Dimensi hukum dan publikasi informasi

Dalam tuntutan mereka, para santri juga menyinggung aspek legalitas dan prosedur yang mengatur bantuan negara kepada lembaga pendidikan keagamaan. Koordinator aksi membandingkan dugaan pelanggaran yang diklaim terjadi pada Al Khoziny dengan kasus-kasus besar lain yang pernah menjadi sorotan publik, menekankan bahwa tuduhan semacam itu perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang terbuka agar tidak menimbulkan stigma luas terhadap institusi pesantren.

Implikasi bagi citra pesantren dan kebijakan publik

Aksi protes ini mencerminkan sensitifitas isu pesantren dalam ranah publik dan politik; tuduhan yang belum jelas dasar hukumnya berpotensi memengaruhi citra lembaga yang selama ini dianggap bagian penting dalam peradaban dan pendidikan di Indonesia. Selain itu, desakan terhadap pengambilan keputusan politik—seperti pemecatan anggota legislatif—memperlihatkan bagaimana persoalan administratif dapat cepat berkembang menjadi tekanan politik yang menuntut solusi cepat dan transparan.

Penutup — konteks dan jalan ke depan
Kasus ini menempatkan pada fokus dua kebutuhan yang berpotensi bertubrukan: kebutuhan akan transparansi dan penegakan prosedur hukum, serta perlindungan terhadap reputasi lembaga sosial-keagamaan. Jalan penyelesaian yang menenangkan publik menuntut proses pemeriksaan yang terbuka, keterlibatan lembaga pengawas bila perlu, dan komunikasi yang jelas dari pihak politik serta pemerintah agar tidak meninggalkan kesan penanganan yang setengah hati. Di tengah tekanan sosial dan politik, langkah-langkah administratif yang transparan akan menjadi penentu apakah konflik ini dapat diselesaikan secara substantif tanpa menimbulkan polarisasi lebih lanjut.