Purbaya Yudhi Sadewa Tegas Tolak APBN Tangani Utang Segunung Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Jakarta, 11 Oktober 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini mencapai sekitar Rp118 triliun. Keputusan tegas ini diambil untuk menjaga kesehatan fiskal nasional, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip bisnis to bisnis (B2B) yang menjadi dasar proyek tersebut sejak awal.

Kerugian Membengkak, Okupansi Penumpang Rendah

Pada semester pertama 2025, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)—operator proyek kereta cepat “Whoosh”—melaporkan kerugian sebesar Rp1,6 triliun. Tahun sebelumnya, KCIC juga mencatat rugi operasional Rp4,19 triliun, dengan okupansi penumpang hanya sekitar 20% dari target.

Kondisi serupa turut menekan kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemegang saham mayoritas KCIC, yang mencatat kerugian Rp1,42 triliun akibat konsolidasi beban kereta cepat dalam laporan keuangannya.

Per Oktober 2025, total utang proyek diperkirakan telah mencapai Rp116–118 triliun, dengan beban bunga tahunan sekitar Rp2 triliun. Sementara itu, pendapatan tiket penumpang baru menutupi kurang dari separuh biaya operasional dan bunga pinjaman.

Untuk menjaga keselamatan dan efisiensi operasi, PT KCIC baru-baru ini juga mengumumkan pengurangan frekuensi perjalanan dari 62 menjadi 56 kali per hari, dengan alasan memberikan waktu pemeliharaan yang lebih panjang dan menyeluruh.

Danantara Minta Bantuan Negara, Kemenkeu Menolak

Melihat kondisi keuangan yang kian berat, Danantara—holding investasi BUMN yang membawahi sejumlah entitas termasuk PT KAI—dilaporkan tengah mengajukan opsi restrukturisasi utang dengan pemerintah Tiongkok, serta mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan APBN dalam pembiayaan proyek.

Salah satu skema yang diajukan adalah penyerahan infrastruktur KCIC kepada pemerintah, sehingga utang infrastruktur senilai sekitar USD 6,7 miliar (setara Rp111–118 triliun) akan menjadi beban negara. Skema ini akan mengubah model bisnis KCIC dari pemilik infrastruktur menjadi operator murni.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak opsi tersebut.

“Kalau mereka (Danantara) sudah punya manajemen dan dividen sendiri yang mencapai Rp80 triliun per tahun, harusnya bisa mengelola dari situ. Jangan ke kita lagi. Kalau enak (untung) untuk swasta, jangan kalau rugi dibebankan ke pemerintah,” tegas Purbaya dalam keterangan persnya.

Ia menambahkan, tanggung jawab atas proyek ini sepenuhnya berada di tangan Danantara, bukan Kementerian Keuangan atau APBN.

Akar Masalah: Dari Proyek Strategis ke Beban Finansial

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung awalnya diluncurkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada 2015, dan menjadi ajang kompetisi antara Jepang dan Tiongkok.

• Jepang menawarkan skema government-to-government (G2G) dengan jaminan negara.
• Tiongkok, melalui China Railway International, menawarkan skema business-to-business (B2B) tanpa jaminan APBN.

Pemerintah Indonesia pada akhirnya memilih proposal Tiongkok, karena dianggap tidak membebani keuangan negara.

Sebagai pelaksana proyek, didirikanlah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2016 dengan komposisi saham 60% Indonesia (melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dan 40% Tiongkok (melalui China Railway International).
Konsorsium PSBI sendiri terdiri dari:

• PT KAI (58,53%)
• PT Wijaya Karya (WIKA)
• PT Jasa Marga
• PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN 8)

Pendanaan utama proyek bersumber dari pinjaman Bank China Development Bank (CDB) sebesar USD 4,5 miliar dengan bunga 3,5–4% per tahun.

Awalnya, proyek ditargetkan selesai pada 2019 dengan total biaya USD 5,5 miliar (sekitar Rp80 triliun). Namun, berbagai kendala seperti pembebasan lahan, perubahan desain, perizinan, pandemi COVID-19, serta kenaikan biaya logistik dan kurs membuat total biaya melonjak menjadi USD 7,27 miliar (sekitar Rp118 triliun).

Dari Tanpa APBN ke Tersentuh PMN

Meski awalnya digadang-gadang tidak menggunakan dana APBN, pada kenyataannya pemerintah sempat menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI sebesar Rp4,3 triliun pada 2021–2022, untuk menutup pembengkakan biaya proyek.

Langkah ini menandai perubahan arah dari proyek pure business menjadi proyek yang mulai melibatkan uang negara.

Kinerja Operasional dan Tantangan Ke Depan

Kereta cepat Whoosh resmi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023, dengan tarif promosi Rp250.000–Rp350.000 per penumpang. Jalur sepanjang 142,3 km menghubungkan Jakarta (Halim) – Padalarang – Tegalluar (Bandung) dengan waktu tempuh hanya 36–44 menit.

Meski secara teknis operasional berjalan baik, tingkat okupansi hingga pertengahan 2025 masih rendah, hanya 30–40% dari target. Target semula yaitu 31 juta penumpang per tahun belum tercapai, menyebabkan arus kas operasional negatif.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelayakan finansial proyek, yang kini berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi konsorsium BUMN jika tidak segera direstrukturisasi.

Kesimpulan: Tegas Demi Kesehatan Fiskal Negara

Sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan upaya pemerintah menjaga integritas fiskal dan disiplin keuangan negara, agar APBN tidak kembali menanggung risiko bisnis yang semestinya menjadi tanggung jawab korporasi.

Ke depan, Danantara dan KCIC dihadapkan pada tugas berat untuk mencari solusi bisnis yang berkelanjutan, baik melalui restrukturisasi pinjaman, efisiensi operasional, maupun peningkatan okupansi penumpang.

Proyek yang awalnya menjadi simbol ambisi kemajuan teknologi transportasi Indonesia kini menjadi ujian besar bagi manajemen BUMN, untuk membuktikan bahwa proyek infrastruktur besar dapat dikelola tanpa membebani keuangan publik.

Sumber:

• MetroTV. “TOP REVIEW – Purbaya Ogah Cawe Cawe Utang Segunung Kereta Cepat” (YouTube, 11 Oktober 2025).
• Data dan pernyataan disarikan dari transkrip siaran MetroTV.
• Informasi tambahan dari Kementerian Keuangan RI, PT KCIC, dan Danantara (2025).